Wakil Bupati Gresik Optimis RUU cipta Kerja Bisa Tarik Investasi Ke Daerah

Omnibuslaw-watch.id, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja punya potensi menciptakan peluang baru bagi perkembangan sektor ketenagakerjaan dan investasi khususnya bagi kota industri seperti kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim mengatakan melalui RUU Cipta Kerja pihaknya optimis investasi akan semakin banyak masuk ke daerah, karena persyaratan yang relatif sederhana dan cepat. 

Saat ini Gresik memiliki lebih dari 1.000 perusahaan yang menampung ratusan ribu pekerja. Menurutnya iklim usaha yang sudah tercipta cukup baik ini bisa berkembang lebih pesat melalui RUU Cipta Kerja.

“Soal undang-undangnya, itu kewenangan DPR. Tapi ketika itu diputuskan, maka Insyaallah investor akan semakin banyak masuk ke daerah, karena persyaratan yang relatif sederhana dan cepat, terukur dengan baik. Sementara kami, Pemerintah daerah bertekad memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan secepat cepatnya,” ujarnya, Senin (14/09/2020).

Qosim menambahkan, jika nantinya telah disahkan RUU Cipta Kerja punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi.

“Hasil survey kami menunjukkan bahwa persoalan lapangan kerja menjadi tuntutan utama masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya untuk membuka lapangan pekerjaan selalu kami dukung,” jelasnya.

Sementara Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG,) Anwar Hariyanto mengatakan RUU Cipta Kerja akan berdampak postiif bagi investasi di Gresik jika ditunjang dengan kelengkapan baik sarana, bahan baku, dan tenaga kerja.

“Gresik adalah kawasan Industri yang lengkap dan pasti akan menarik bagi Investor, karena tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendukungnya seperti bahan baku, tenaga kerja dan RUU tersebut”, ujarnya.

Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, lanjut Anwar, juga menjamin fleksibilitas bagi investor. Mereka akan lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja, karena rintangan peraturan daerah yang selama ini menghambat investasi bisa dihilangkan.

“Jika bicara fleksibel itu dilihat dimana letak pembagian perolehan pusat dan daerah. Karena peraturan daerah yang sifatnya pungutan bagi investor akan hilang atau ditarik pusat, baru transfer lagi ke daerah. Artinya ada bagian keuangan pusat daerah yang terambil atau dieliminasi oleh pusat, atau juga sudah terakomodir,” jelasnya.

Ditambahkan Anwar, pemerintah daerah perlu membuka diri lebih luas agar iklim investasi yang terbuka sebagaimana RUU Cipta Kerja dapat dimanfaatkan. “Sehingga tinggal pemangku kebijakan di Gresik mau atau tidak menjadi tujuan investasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pada semester I (Januari–Juni 2020), total investasi perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di Jatim mencapai Rp 51 triliun. Perinciannya, PMA Rp 12,5 triliun dan PMDN Rp 38,4 triliun.

Dari realisasi tersebut, investasi PMDN dari Gresik memberikan kontribusi Rp 1,5 triliun. Di kategori PMA, posisi tertinggi untuk kota diraih Surabaya dengan capaian realisasi Rp 11,5 triliun. Di tingkat kabupaten, yang tertinggi adalah Gresik dengan nilai Rp 11,2 triliun.*

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram