Omnibus Law Cipta Kerja Genjot Daya Saing dan Investasi

Omnibuslaw-watch.id, Jakarta- Sejak mencuatnya isu Omnibus Law Cipta Kerja akan jadi sistem hukum khusus di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, banyak pihak langsung menaruh harapan besar. Bahwa rancangan kebijakan tersebut bisa menjadi terobosan pemerintah dalam rangka menggenjot daya saing dan investasi ekonomi.

Sebagaimana hasil studi dari The Indonesian Institute, data pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan angka yang tidak signifikan. Dalam lima tahun terakhir misalnya, pertumbuhan ekonomi kita memasuki kecepatan tumbuh 5 persen di setiap tahunnya.

Tentu besaran itu sudah cukup untuk menempatkan Indonesia di posisi kedua kelompok negara-negara G20. Hanya saja, masih marak aspirasi warga agar Indonesia tumbuh lebih cepat jika ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Ya, pertumbuhan kasarnya menunjukkan, untuk tumbuh dalam kisaran 5,3 sampai 5,5 persen, negara ini memerlukan pertumbuhan investasi antara 8 sampai 9 persen. Sementara, untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dari itu, Indonesia butuh pertumbuhan investasi di atas 10 persen (double digit).


Sayangnya, fakta menunjukkan hal berbeda. Bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015 – 2019 tidak pernah lebih dari 7,94 persen per tahun. Penyebab ketersendatannya adalah indicator daya saing negeri kita sendiri.


Kita bisa melihat catatan Global Competitiveness Report 2019 besutan World Economic Forum. Tampak jelas bahwa peringkat daya saing Indonesia sungguh menurun dari posisi 45 ke peringkat 50.

Dan memang harus diakui, prosedur perizinan di negeri kita masih sangat berbelit-belit. Hal ini salah satunya tercermin dari waktu untuk memulai bisnis yang menduduki peringkat ke-103. Sedangkan skor untuk memulai usaha, peringkat berada di posisi ke-67.


Padahal, daya saing dan investasi itu sangat berhubungan erat. Seperti ditegaskan The Indonesia Institute dalam kajiannya, investasi di sebuah negara akan meningkat jika daya saingnya mengalami kenaikan.


Untuk itulah Indonesia membutuhkan sebuah terobosan mujarab. Tujuannya adalah mengkonfigurasi ulang hambatan-hambatan yang selama ini jadi kendala. Salah satu kanalnya adalah melalui Omnibus Law Cipta Kerja.


Apalagi diketahui bahwa Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya mengatur perkara ketentuan investasi dan kemudahan berusaha. Lebih jauh, rancangan kebijakan itu juga mengatur soal ketenagakerjaan, lingkungan, industri pertambangan, pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, badan usaha milik desa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.


Selain mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi, Omnibus Law Cipta Kerja juga mengandung asas mengapa patut untuk segera disahkan. Yakni, pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, serta kemandirian.


Lalu, sampai kapan Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan menjadi rancangan belaka?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram