Hoax tentang Tenaga Kerja Asing dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Omnibuslaw.watch.id – Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang kerap menjadi sasaran hoax dan informasi keliru (disinformasi). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menilai masih banyak disinformasi atau penyampaian informasi yang salah soal RUU itu dan terus memantau penyebaran informasinya di media sosial. Hal itu dilakukan untuk mencegah opini keliru.

Setidaknya ada 8 disinformasi terkait RUU Omnibus Law seperti dikutip dari rilis resmi Kemenkominfo beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah tentang aturan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia yang diatur RUU Cipta Kerja.

Banyak masyarakat Indonesia saatt ini yang anti apapun yang berbau asing. Itu adalah sisa-sisa gorengan isu pilpres 2014 dan 2019. Pendukung pasangan tertentu dalam pilpres, begitu rajin goreng isu-isu karangan tentang “jahat”-nya negera-negara lain kepada Indonesia. Khususnya China, Amerika bahkan Israel. 

Baca juga tentang : Melalui Omnibus Law, Pemerintah Sederhanakan Regulasi

Itu mereka lakukan demi meraup suara pemilih yang malas baca-cek fakta yang benar dan mudah dipengaruhi dengan pernyataan hoax, informasi bohong, dan gosip yang provokatif dan emosional. Mereka yang mudah termakan hoax ini begitu yakin itu benar. Hingga saat ini sentiment itu masih bertahan

Dampaknya, hingga saat ini, keyakinan (yang didasarkan dari hoax) bahwa Amerika dan China adalah negara jahat masih terpatri di dada mereka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan agar Indonesia stagnan dalam pembanguan ekonomi dan pemberantasan pengangguran serta mengejar target tahun 2045 sebagai negara dengan perekonomian 4 atau 5 besar di dunia.  

Mereka menggoreng isu sensitif soa TKA yang ada di draf RUU Cipta Kerja, seperti soal TKA. Sehingga, gorengan bahwa RUU Cipta Kerja akan memudahkan TKA kerja di Indonesia, begitu mudah mereka percaya dan berhasil terprovokasi. Tanpa perlu  mereka memverifikasi langsung isi draf RUU Cipta Kerja.

Padahal nyatanya, RUU Cipta Kerja tidak mengubah regulasi terkait izin bagi TKA untuk bekerja di Indonesia. Mereka tetap harus memliki izin dari pemerintah pusat, yang ketat dan banyak syarat. Dalam RUU Cipta Kerja pasal 42 ayat 1 tertulis bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA dari Pemerintah Pusat.

Perubahnnya adalah untuk menjawab kebutuhan industri dan stratup terhadap tenaga-tenaga yang memiliki keahlian khusus yang mana keahlian itu belum ada di Indonesia. Yang tidak perlu RPTKA bukan TKA sembarangan. Berdasarkan RUU Cipta Kerja Pasal 42 ayat (3): 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram